KULIAH KHUSUS IRJEN KESDM

Kuliah Khusus dari Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, Drs. Mochtar Husein dilaksanakan di gedung Kudalaut pada hari Jum’at (3/3). Kuliah hanya diikuti  oleh mahasiswa dari prodi Logistik Migas tk I dan II.  Hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua II, Drs. Wahid Sugiman, MT, Wakil Ketua III, Ir. Roni Heru T, MT dan beberapa dosen. Kuliah Khusus dari pejabat eselon I seperti ini memang merupakan amanat dari Menteri ESDM, Ignasius Jonan saat berkunjung ke STEM Akamigas beberapa waktu lalu. Hal ini dimaksudkan untuk transformasi ilmu dan pengalaman kepada para mahasiswa.

Dalam kesempatan ini, Drs. Mochtar Husein menyampaikan paparan dengan tema “Peran Inspektorat Jenderal dalam mendukung Akuntabilitas dan Kinerja KESDM”. Dalam tema RKP 2017 disebutkan bahwa “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Dalam arahan Presiden jelas disampaikan bahwa :

•  Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya.

•  Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk setiap tujuan pembangunan nasional;

•  Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas.

•  Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat.

Hal ini tak lepas dari kebijakan anggaran yang memang harus bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu peran Itjen sangat penting dan krusial dalam menjaga arah kebijakan anggaran pada tiap-tiap lembaga pada jalur yang tepat. Peran itu berupa fungsi sebagai konsultan atau pendamping, bisa memberikan korektif, preventif dan prediktif terhadap pelaksanaan kebijakan anggaran. Itjen merupakan lembaga pengawas internal pada suatu lingkungan Kementerian. Semua itu tentu bermuara pada terciptanya good government dan clean government.

Dalam kesempatan tersebut juga dipaparkan peran Itjen sebagai lembaga yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Strategi yang telah diterapkan berupa education, prevention dan enforcement. Memberikan sosialisasi, mengendalikan faktor pendorong terjadinya korupsi: Penerapan Sistem Informasi/transparansi SOP dan metode untuk mendeteksi, menginvestigasi dan menindaklanjuti kasus korupsi.