“Apapun kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah tidak boleh memberikan beban lebih berat kepada rakyat.” Itulah kutipan pernyataan yang disampaikan oleh Hendri Saparini dalam 5th 1Hour University di Aula Badan Pengembangan SDM ESDM pada hari Rabu (2/3). Hendri Saparini adalah seorang ekonom yang sangat concern dalam mengkritisi setiap kebijakan pemerintah jika tidak berpihak kepada rakyat dan mendorong kebangkitan ekonomi kita melalui salah satunya kemandirian ekonomi. Dia merupakan ekonom yang gigih memperjuangkan kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan publik seperti penciptaan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.
Kembali ke 5th 1 Hour University, kegiatan ini dipandu oleh Kepala Unit Pengendali Kinerja (UPK) KESDM, Widyawan Prawiraatmaja. Dalam sambutan pembukaan, Widyawan mengingatkan bahwa kita pernah mengalami kejayaan ketika kita menjadi pengekspor minyak, tetapi sekarang menjadi net importer. Keadaan yang sangat bertolak belakang. Untuk kedepan diharapkan keadaan yang sustainable dan berkelanjutan dalam mengelola energi. Dengan potensi energi baru terbarukan yang melimpah, jika dikelola dengan benar akan tercapai ketahanan energi dan kedaulatan energi yang menjamin ketersediaan energi untuk seluruh rakyat. Dalam kegiatan ini, Widyawan berharap kepada Hendri Saparini, seorang independent yang selalu mengamati kebijakan publik, agar bisa menginspirasi menjadi seorang profesioanal ESDM sehingga apa yang akan kita lakukan disektor energi sesuai dengan cita-cita untuk kesejahteraan bangsa dan negara.
Sementara itu, Hendri Saparini dalam presentasinya, Energi Untuk Negeri “Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Energi dalam Paradigma Ekonomi Konstitusi” lebih lanjut menyampaikan bahwa kekayaan alam kita sudah banyak berkurang, tetapi masyarakat yang belum disejahterakan juga masih banyak. Kita harus jujur, bahwa kita sudah salah langkah dalam pengelolaan energi. Dan kita harus mengakui itu, karena dengan mengakui kesalahan maka akan muncul alternative solusi. Dalam pengelolaan ekonomi harus melihat kondisi eksternal sehingga kebijakan yang dibuat sesuai dengan kondisi yang ada. Faktor eksternal itu meliputi :
Ekonomi konstitusi, intinya adalah ekonomi yang meinginkan kehadiran dan campur tangan pemerintah dan bukan dilepas pada mekanisme pasar.
“Jujur kita sudah salah kelola terhadap sumber daya alam kita. Kita sudah kehilangan kesempatan. Untuk itu kita tidak boleh kehilangan kesempatan yang kedua kalinya dalam mengelola sumber daya alam. Walaupun energi fosil sudah semakin menipis, tetapi masih banyak energi baru terbarukan lainnya yang harus kita kelola.” Demikian pesan Hendri Saparini dalam akhir presentasinya.
WhatsApp us